Yan Permenas Mandenas Dorong Pembangunan Pos TNI AL di Sejumlah Titik Papua

SORONG - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong agar dibangunnya Pos TNI Angkatan Laut (Posal) di sejumlah titik di Papua. Perlu diketahui Posal merupakan implementasi dari tugas pokok peran dan fungsi sebagai elemen terkecil dalam strata gelar Pangkalan TNI AL. Posal mempunyai tugas pokok mengumpulkan informasi dan selanjutnya disampaikan ke satuan atas untuk dikaji dan dievaluasi sebagai data masukan untuk pengambilan keputusan, baik dalam tingkat taktis operasi dan strategis.

 

Baca juga: Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Nanggewer-Keradenan Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi

“Yang tentunya harus mengawasi bukan hanya wilayah perairan, wilayah sungai pun harus kita awasi. Di Papua ini kan ada wilayah sungai dan wilayah perairan laut, begitu juga di Maluku dan ini wilayah-wilayah yang perlu kita cegah. Sehingga tidak terjadi penyelundupan barang-barang terlarang, seperti penyelundupan senjata, penyelundupan barang-barang ilegal lainnya, ” kata Yan Permenas usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI bersama Panglima Komando Armada III Laksamada Muda TNI Irvansyah beserta seluruh jajaran, di Markas Komando Armada III, Sorong, Papua Barat, Jumat (15/7/2022).

 

Baca juga: Viral di Medsos, Jejeran  'Polisi Tidur' Dibongkar Polsek Mauk dan Muspika

“Dengan demikian, saya pikir ke depannya pengamanan yang selama ini dilakukan Papua untuk mengantisipasi ancaman konflik yang makin hari makin tinggi itu bisa dicegah dengan operasi terpadu yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Selama ini titik kelemahan kita di Papua adalah belum memaksimalkan pengawasan laut dan sungai, sehingga jalur penyelundupan masih terbuka luas di Papua, ” sambungnya.

 

Baca juga: Lagi, TNI Turunkan Alat Berat di Pedalaman Lembah Sabil Untuk Jawab Mimpi Rakyat

Politisi Partai Gerindra itu mengakui, saat ini pengawasan laut Indonesia masih sangat lemah. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang luas di dunia dan terdiri dari banyak pulau. Menurutnya, salah satu lemahnya pengawasan laut karena terbatasnya bahan bakar minyak atau BBM untuk kapal perang Republik Indonesia (KRI). Oleh karena itu PT Pertamina sebagai penyedia BBM perlu menyediakan pos bahan bakar B-0 di titik operasi, khususnya di Wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku dan Papua.

 

Baca juga: Pemkot Parepare Optimis Perbaikan Rehabilitas Jalan Selesai Tepat Waktu

“Ya memang karena titik lemah kita kan masih belum maksimal untuk operasi pantas, baik di wilayah utara dan selatan Papua, nah wilayah selatan kan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, wilayah utara berbatasan juga dengan Filipina dan Papua Nugini, termasuk juga wilayah utara masuk juga wilayah Papua Nugini. Nah ini kita ingin untuk adanya dukungan maksimal terkait dengan bahan bakar, B-0 yang tentunya penyediaannya dari Pertamina. Pertamina harus menyediakan pos bahan bakar B-0 dititik operasi, pangkalan-pangkalan bongkar muat, pangkalan logistik yah untuk angkatan laut di Marauke, Jayapura dan Timika. Saya pikir salah satu solusinya menyediakan kapal tanker yang bisa mendorong pasokan BBM untuk kapal-kapal patroli kita yang ada di laut, itu mungkin akan lebih efektif, ” tegas legislator dapil Papua itu.

 

Baca juga: Pihak Pelaksana Proyek Pemda Kab.Bogor ini Diduga Abaikan UU K3

Terakhir, Yan Permenas mendorong pihak pembuat kapal yakni PT PAL bisa membangun kerja sama dengan Pangkoarmada III untuk menempatkan tenaga-tenaga ahli mereka dan peralatan maintenance yang bisa ditempatkan di Wilayah Indonesia Timur. “Saya pikir ke depannya kita akan mendorong pihak penyedia kapal, pihak ketiga untuk, mereka kan masih garansi dari setiap pembuatan kapal karya anak bangsa yang kita belanjakan dalam negeri bekerja sama dengan PT PAL. Nah kita berharap mereka bisa membangun kerja sama dengan Pangkoarmada III untuk menempatkan tenaga-tenaga ahli mereka dengan peralatan maintenance dan kerja sama itu mungkin bisa dikolaborasi dengan Angkatan laut dan juga Kementerian Pertahanan, ” jelasnya.

 

“Sehingga mereka bisa membiayai maintenance kapal selama satu tahun berjalan, tentunya untuk ke depan maintenance yang mereka lakukan dengan peralatan yang tersedia itu bisa juga menjadi bagian dari milik Pangkoarmada III yang akan didukung oleh Kementerian Pertahanan. Sehingga kapal-kapal patroli kita yang ada, tapi juga kapal logistik, kapal rumah sakit yang nanti akan datang, itu benar-benar bisa naik galangan di Papua saja tidak terlalu jauh harus mobilisasi ke Batam atau cost-nya terlalu tinggi. Jadi saya pikir ini yang akan nanti kita pertimbangkan ke depan, minimal Pangkoarmada III, II, dan I harus ada dukungan maksimal untuk penyediaan galangan kapal termasuk dengan melakukan maintenance terhadap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah-wilayah Koarmada, ” tutup Yan Permenas. (qq/sf)