Supriansa: UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menegaskan Undang-Undang (UU) Tentang Hukum Acara Perdata mendesak untuk segera direvisi. Mengingat, Supriansa mengungkapkan sebagaimana diketahui bersama bahwa UU Tentang Hukum Acara Perdata yang ada Indonesia sudah terlampau lama telah diatur sejak zaman Belanda. 

 

Baca juga: Ribuan Sarjana IKA UNPAM Kecam Keras Metode Promo Miras Holywings

Maka, Focus Group Discussion (FGD) menyerap masukan pandangan dari segenap pakar berkaitan pembahasan RUU Tentang Hukum Acara Perdata menjadi sangat penting untuk membentuk UU yang relevan dengan kondisi masyarakat terkini.

 

Baca juga: Selama Ops Patuh Singgalang, Sat Lantas Polres Solok Kota Tindak 387 Pengendara Tak Taat Aturan

Hal itu disampaikan Supriansa usai hadir dalam RUU Tentang Hukum Acara Perdata di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022). Hadir sebagai narasumber yaitu Hakim Agung Kamar Perdata Syamsul Ma'arif mewakili Ketua Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanatha S.H., M.H., Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Feri Wibisono, S.H., M.H., C.N. dan Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan.

 

Baca juga: Kepala BPN Solsel Sarankan Anak Nagari Tempuh Jalur Hukum Perihal Gugatan Penerbitan Sertifikat SEML

”Komisi III sengaja membuat FGD dalam rangka pembahasan tentang RUU hukum acara perdata. Kita ketahui bersama, bahwa hukum acara perdata diatur dan disusun pada zaman Belanda, sudah lama sekali. Nah, tentu sudah banyak kondisi yamng sudah berubah sepanjang perjalanan republik ini mulai dari kondisi masyarakatnya dan suasananya, Oleh karena itu, tugas  kita mencoba untuk meninjau UU yang sudah tidak relevan akan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, ” ujar Supriansa.

 

Baca juga: Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut FGD sangat bermanfaat untuk pembuatan sebuah UU supaya semakin memperluas cakrawala melalui penyerapan seluas-luasnya pemikiran-pemikiran dari para pakar. Untuk kemudian, sambung Supriansa,  berbagai masukan tersebut nantinya akan disambungkan antara pemikiran masyarakat dengan pemikiran para anggota parlemen khususnya di Komisi III DPR RI .

 

Baca juga: Mantan Kepsek di Nagekeo Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana PIP

“Indonesia merupakan negara yang begitu luas dan kaya akan berbagai etnis dan adat. Masyarakat di Sulawesi tentu berbeda dengan Sumatera begitu juga halnya Jawa berbeda dengan Madura . Maka, harus lahir sebuah UU yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk Pemerintah untuk menggunakan UU tersebut nantinya sebagai dasar acuan hukum, ” pungkas Legislator dapil Sulawesi Selatan II itu. (pun/aha)