Ace Hasan Minta Pemerintah Mutakhirkan Data BLT BBM Agar Tepat Sasaran

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), agar akurat dan tepat sasaran. Hal itu, kata Ace, agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial (Bansos) agar mereka yang berpenghasilan rendah tidak terdampak terlalu dalam atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

 

Baca juga: Dinilai Tak Tepat, Saaidah Uluputty Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

“Kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus dapat menekan dan mengendalikan dampak tersebut, ” kata Ace dalam keterangan pers yang diterima Media, Selasa (6/9/2022).

 

Baca juga: BBM Naik, Rofik Hananto: Pemerintah Tidak Peka Kesulitan Rakyat

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, BLT BBM yang dilakukan dengan cash transfer dipastikan penggunaannya untuk belanja kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, Ace meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat.

 

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Sebut Indikasi Tidak Adanya Transparansi BPP BBM dan Penerima Subsidi BBM

Untuk memastikan validasi data penerima BLT BBM, maka Kemensos perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait lain guna menuntaskan persoalan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data bantuan sosial tersebut. “DTKS ini dikelola Kementerian Sosial dan digunakan bukan hanya untuk Kementerian Sosial saja, namun juga digunakan kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan untuk BPJS, Kementerian ESDM untuk subsidi listrik, dan lain-lain, ” tutur Ace.

 

Baca juga: Netty Aher: Kenaikan BBM Memberatkan Rakyat

Legislator dapil Jawa Barat II itu mengatakan, agar ada pendekatan integratif dan komprehensif dalam hal pemutakhiran data, maka Kemensos harus memadankan DTKS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak terkecuali, kata Ace, mendorong peran pemerintah daerah (pemda) agar lebih proaktif dalam melakukan verifikasi maupun validasi DTKS.

 

Baca juga: KRPHPMR Deadlock Undangan PT PHR

Selain itu, Kemensos harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar pemda turut serta melakukan pendataan penerima bantuan sosial tersebut. “Hal ini dilakukan agar bansos BLT BBM betul-betul tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang memang membutuhkan, ” pungkas Ace. (rnm/sf)